Saya rasa content film “Cowboys in Paradise” bukan alasan isu kontroversi yang muncul setelah film ini menang di salah satu festival internasional. Pasalnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa seringkali terjadi hubungan khusus antara anak pantai dan para turis, sesama ataupun berlainan jenis kelamin. Tidak hanya dengan anak pantai sebetulnya, dengan warga lokal mungkin lebih tepat.
Gejala yang adalah kenyataan ini berkaitan dengan adanya demand dari para wisatawan yang kebetulan ‘kesepian’ dan ada sosok saat ia kesepian yang menemaninya mengatasi kesepian. Hal lumrah di sebuah tempat liburan di manapun di dunia, Bali tidak terkecuali.
Namun, yang jadi permasalahan adalah prosedural perijinan produksinya. Mengingat pembuat film adalah orang asing, seharusnya ia menyatakan dengan jujur bahwa ia sedang membuat film dokumenter. Baik terhadap pemerintah saat urus visa, apalagi terhadap respondennya.
Kenapa sebagai pembuat film dokumenter ‘indie‘ dia jadi dan tetap salah?
Karena kebetulan di negara Indonesia adalah aturan yang mengharuskan pembuat film asing mengungkapkan niatnya membuat film kalau datang ke Indonesia. Kalau tidak ada aturannya, tentunya tidak akan seribut ini.
Kita pun kalau keluar negeri dan ketahuan sedang buat film seringkali terbentur hambatan. Apalagi kalau bicara Singapura dengan segala peraturannya yang sangat terkenal itu. Coba lah buat film tentang kehidupan politik Negara Singa tersebut? Belum tentu kita boleh masuk kalau kita mengatakan dengan jujur niat kita itu saat mengurus visa.
Seandainya film ini tidak menang di festival, pasti tidak menjadi isu. Kebetulan saja menang.
Sebaliknya, pembuat film tidak perlu bersembunyi di balik istilah ‘film indie’ sebagai pembenaran tidak perlu minta ijin kepada pemerintah Indonesia. Apalagi kalau sudah bicara soal ijin dari subyek yang tampil dalam film itu. Ini kaitannya dengan tanggungjawab moral si pembuat film.
Setahu saya, dalam setiap film, apapun itu, kalau sampai ditayangkan, seharusnya ada kesadaran bahwa mereka yang tampil seharusnya sadar bahwa film dan dirinya dalam film itu akan disebar-luaskan. Kalau di stasiun televisi Barat, khususnya di Amerika Serikat, film ini jelas tidak bisa ditayangkan. Pembuat film harus bisa menunjukkan release form dari mereka yang tampil dalam filmnya itu.
Kalau sampai film “Cowboys in Paradise” bisa tampil dalam stasiun televisi Amerika, padahal sudah ada kontroversi ini, yang patut kita tuding adalah stasiun televisinya.
Kenyataan bahwa film ini kemudian “dinistakan” oleh pemerintah Bali/Indonesia, maka pembuat film harus melihat itu sebagai resiko. Termasuk kalau satu saat ia menjadi persona non grata atau harus berhadapan dengan hukum Indonesia.
Dia juga harusnya sadar bahwa keputusannya menampilkan wajah-wajah orang lain dalam filmnya itu bisa mengakibatkan pribadi-pribadi itu berurusan dengan hukum. Jangan sok mengeluarkan pernyataan “menyayangkan” ketika mendengar subyek-subyeknya harus berurusan dengan polisi di Bali. Salah satu kewajiban pembuat film dokumenter adalah sama seperti dalam pengangkatan subyek dalam berita yaitu berkewajiban melindungi sumber berita yang diwawancara. Apalagi kalau sadar bahwa sedang membuat karya yang bisa menimbulkan kontroversi.
Di lain pihak, film ini sendiri tidak harus membuat pembuat film dokumenter (yang kebetulan masih bersatus) “indie” berkecil hati. Tidak populer atau dimusuhi oleh penguasa ataupun masyarakat penonton film merupakan bagian dari resiko membuat film yang tidak populer.
Jadi, jangan ikut-ikutan jadi cengeng dengan membela pembuat film “Cowboys in Paradise” ini. Yang menistakan content film ini juga masuk dalam kategori cengeng yang sok nasionalis, moralis, agamis dan entah embel-embel taik kucing lain.
Munafik aja pada-pada. Biasa-biasa aja deh.
Catatan:
Pada hari yang sama tulisan ini juga dimuat sebagai Notes dalam akun facebook Tino Saroengallo.
Dongengfilm's Blog 
Tinggalkan komentar