Dongengfilm's Blog

Januari 19, 2013

Dongeng Produksi Film (Dokumenter) Asing di Indonesia – 12

Filed under: Tentang Film — dongengfilm @ 3:02 am

Penutup Dongeng

Sebagai sebuah negara kelautan, Indonesia memiliki alam semesta yang sangat kaya. Kaya untuk direkam sebagai keindahan. Kaya untuk direkam sebagai bahan pelajaran tentang manusia dan budaya yang hidup dalam sebuah masyarakat tertentu. Flora dan Faunanya juga sangat kaya dalam ragam, termasuk banyak yang sudah langka di belahan dunia lain. Laut pun menawarkan gambar keindahan sekaligus kekayaan alam yang bukan main.

Kenyataan ini membuat Indonesia menjadi negara yang sangat menarik bagi para pembuat film internasional. Sejak sebelum Republik Indonesia berdiri, wilayah dari Sabang sampai Merauke dan masyarakat di dalamnya sudah menjadi objek gambar menarik yang direkam, baik oleh para petugas dan pejabat kolonial maupun pekerja film dokumenter profesional.

Ketika Soeharto ‘menutup’ Indonesia dari dunia internasional, para wartawan televisi tetap berusaha datang meliput perkembangan Indonesia di bawah kekuasaan Soeharto. Laporan kekejaman rejim Soeharto yang beredar di luar negeri, terutama terkait dengan korban G 30 S, membuat pemerintah Indonesia semakin alergi terhadap kunjungan wartawan asing maupun pembuat film dokumenter. Saat itu, pembuat film dokumenter seringkali juga adalah para wartawan audio visual. Tapi, kesulitan perolehan ijin itu tidak pernah mematahkan upaya para pembuat film untuk datang ke Indonesia. Jaringan televisi dunia seperti NHK Jepang terus mengirim orang untuk membuat berbagai film. Mereka dibantu oleh rumah produksi lokal ataupun produser lokal yang bertindak sebagai fixer.

Setelah Soeharto dilengserkan, rombongan pembuat film dokumenter semakin banyak yang datang ke Indonesia. Perubahan jati diri Direktorat Film dari naungan Departemen Penerangan ke Departemen Pariwisata dan Budaya setelah Departemen Penerangan dibubarkan oleh Presiden Gus Dur semakin membuat Indonesia terbuka, tidak hanya untuk para wartawan, tetapi juga para pembuat film asing, termasuk pembuat film dokumenter dan cerita.

Dalam praktiknya, kru sebuah produksi film dokumenter sangat sedikit melibatkan kru lokal. Kebanyakan kru teknis inti berasal dari kru asing sendiri. Kru lokal yang paling banyak diminta adalah Perekam Suara. Meski tidak banyak SDMnya, para Perekam Suara yang ada tidak pernah bermasalah dalam membantu mereka. Hal yang harus dilakukan sangat teknis dan pakem merekam suara sudah baku sesuai standar internasional.

Artinya, secara teknis tidak ada masalah. Kru Indonesia siap melayani kebutuhan kru film pembuat dokumenter asing yang datang syuting di wilayah nusantara.

Permasalahan adalah perijinan. Meskipun sudah lebih terbuka daripada masa Soeharto masih berkuasa, perijinan tetap harus melalui penapisan dari lembaga yang anggotanya terdiri atas utusan biro intelejen berbagai departemen atau kementerian. Sudut pandang penilaian layak atau tidak diberi ijin tetap berdasarkan asas kecurigaan. Apalagi kalau film yang akan dibuat mengandung unsur sosial politik. Radar kecurigaan otomatis menjadi lebih sensitif. Atau nama yang mengajukan permohonan kebetulan pernah membuat sesuatu yang dianggap mengkritik pemerintah Indonesia.

Kalau hanya terkait pembuatan film yang bertemakan alam semesta atau antropologis, perijinan tidak akan ada masalah. Kedua tema tersebut dipercaya akan membantu pengembangan dunia pariwisata Indonesia dan bisa menarik wisatawan asing datang ke Indonesia.

Satu pakem yang tetap berlaku dalam hal permohonan ijin tersebut adalah semua topik terkait Peristiwa G 30 S pasti tidak diijinkan. Tampaknya ada kesepakatan tak tertulis (?) di antara petinggi negara untuk terus mencoba menutupi berbagai fakta terkait peristiwa tersebut. Fakta yang kalau diungkap pasti akan mendeskreditkan Soeharto dan Angkatan Darat yang menjadi penopang utama Soeharto dalam menjalankan pemerintahan diktatorial selama 32 tahun ia berkuasa. Meski ada upaya rekonsiliasi, paling tidak sering kita dengar didengung-dengungkan, pada kenyataannya upaya itu tetap dijalankan setengah hati. Bukan dari pihak korban tapi dari pihak penguasa yang kebetulan adalah pelaku kekejaman terkait Peristiwa G 30 S tersebut.

Oleh sebab itu, kalau ingin membuat film dokumenter ke Indonesia, sebagai fixer kita sudah harus tahu dan memberitahu teman-teman pembuat film asing bahwa sebaiknya mereka mengambil topik keindahan alam semesta, wisata kuliner atau upacara-upacara tradisional saja. Jangan menyentuh topik yang sensitif secara politis seperti Peristiwa G 30 S, Kerusuhan Ambon, Bom Bali, berbagai kerusuhan lain terkait sengketa agraris yang diselesaikan dengan kekerasan kekuasaan, dan semacamnya.

1 Komentar »

  1. “Oleh sebab itu, kalau ingin membuat film dokumenter ke Indonesia, sebagai fixer kita sudah harus tahu dan memberitahu teman-teman pembuat film asing bahwa sebaiknya mereka mengambil topik keindahan alam semesta, wisata kuliner atau upacara-upacara tradisional saja.”

    Untung saja para fixer untuk 40 Years of Silence, Shadow Play, The Woman & Generals, Mass Grave dll tidak mengindahkan nasihat ini dan menasihati mitra kerja merek a untuk mengganti topik keindahan alam atau upacara trandisional.

    Untung kawan-kawan Anonymous tidak mengikuti saran ini. Kalau saja mereka patuh pada saran ini, tentu film The Act of Killing/Jagal dan The Look of Silence tak pernah ada. Nominasi Oscar, Cing!

    Komentar oleh Dewi Rainny — Juni 10, 2014 @ 2:09 pm | Balas


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: