Dongengfilm's Blog

Januari 9, 2013

Dongeng Produksi Film (Dokumenter) Asing di Indonesia – 11

Filed under: Tentang Film — dongengfilm @ 4:10 am

Apakah Pemerintah Republik Indonesia Siap?

Saat Orde Baru masih berkuasa, setiap pembuat film, genre apapun, akan diperlakukan sebagai ‘mata-mata’ yang sedang menyelinap masuk ke Republik Indonesia untuk mencari atau merekam data kejahatan Soeharto di mata dunia.

Mereka diperlakukan sama sebagai wartawan asing yang melahirkan tulisan kritis, kadang sangat tajam, sehingga pemerintahan Soeharto yang memang adalah pemerintah diktator militer merasa ditelanjangi kebobrokannya.

Waktu itu mereka takut pemberitaan kritis bisa dibaca atau ditonton oleh rakyat Indonesia. Nara sumber pun seringkali ditekan oleh jaringan intelejen yang ada. Kalau wawancara terjadi di Aceh, Timor Timur atau Irian Jaya, nara sumber pasti langsung diciduk dan diinterogasi. Mereka ingin tahu apa yang dibicarakan dengan wartawan asing sebelumnya. Teoritis keadaan ini sudah berubah dengan terjadinya Reformasi 1998.

Pada kenyataannya, hal yang sama sebetulnya masih menjadi sudut pandang berbagai kalangan dalam pemerintahan dalam menghadapi para pembuat film, apalagi pembuat film dokumenter. Akibatnya, ijin syuting diberikan tetap atas dasar kecurigaan dan diperlakukan sangat kaku. Bila seorang Juru Kamera secara refleks mengangkat kamera ketika terjadi sebuah demonstrasi di depan hotel tempatnya menginap, padahal ijinnya adalah membuat film dokumenter tentang kehidupan binatang di hutan, maka ia akan ditangkap dengan deportasi sebagai hukuman atas tindakan merekam gambar demonstrasi. Padahal tidak jarang hal itu memang hanya karena refleksnya sebagai perekam gambar.

Setelah Soeharto lengser, sepintas lalu keadaan telah berubah. Pendamping dari Direktorat Film tidak lagi dipaksa menjadi ‘mata-mata’ oleh kantornya. Semasa film masih berada di bawah Departemen Penerangan, mereka juga berfungsi sebagai ‘mata’mata’ dalam mengawasi jalannya syuting. Setelah Reformasi, mereka benar-benar menjadi pendamping yang membantu proses perijinan dan hubungan dengan masyarakat setempat. Apalagi kalau lokasi syuting terjadi di pedalaman.
Dilihat dari sudut perijinan, pemerintah pasca reformasi bisa dibilang lebih terbuka ketimbang di jaman Soeharto. Tapi, permintaan ijin syuting film dokumenter oleh kru asing di Indonesia tetap harus mendapatkan restu dari jejaring intelejen nasional yang menyatu dalam lembaga yang disebut Clearance House, Rumah Penapisan. Lembaga ini terdiri atas biro intelejen dari beberapa departemen.

Betul sekali, hampir setiap departemen atau kementerian di Republik Indonesia memiliki biro intelejen dan umumnya terkait dengan pengawasan orang asing yang datang, turis ataupun kerja, ke Indonesia. Jadi yang namanya intelejen di Indonesia tidak hanya Badan Intelejen Nasional (BIN). Ada juga dari Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Kehakiman cq Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan entah apa lagi. Bisa jadi Kementerian Agama juga punya biro intelejen sendiri dalam mengawasai agama asing seperti agama-agama Semitisme atau Samawi, Hindu, Buddha atau sekte-sekte keagamaan lain yang masuk dan memiliki pengikut di Indonesia…he he he…

Pada dasarnya mereka sudah terlatih dalam pengawasan orang asing sejak jaman Orde Baru. Kalau dulu mungkin mereka tampil
garang, sekarang lebih manis, lebih diplomatis, lebih membungkus diri dengan jargon Indonesia sudah negara demokrasi. Tapi, pengawasan tetap berjalan biasa, mulai dari proses permintaan ijin syuting, track record para pembuat film yang mengajukan permohonan visa, tindak tanduk mereka selama syuting di Indonesia, hingga hasil akhir ketika syuting itu ditayangkan.

Revolusi Digital
Dengan terjadinya revolusi digital dalam industri perangkat elektronik yang melanda dunia, perkembangan industri alat rekam sangat pesat dan bentuk fisiknya semakin sederhana. Akibatnya semakin sulit bagi kalangan intelejen untuk mengawasai pembuatan film. Pada masa sebelum tahun 2000-an, kamera profesional kelihatan dari bentuk fisiknya yang besar dan kokoh. Mudah sekali mengikuti pergerakan syuting. Saat ini hanya pembuat film dengan program besar yang datang dengan peralatan seabrek.

Di samping mereka, banyak juga pembuat film, khususnya dokumenter, yang sekarang keliling dunia dengan perangkat alat mirip dengan perangkat alat yang dibawa oleh orang yang hobi syuting. Sepintas lalu peralatan mereka tidak tampak seperti peralatan syuting profesional meski sebenarnya alat yang mereka bawa adalah perangkat digital profesional yang sangat canggih. Secara fisik sudah tidak kasat mata lagi.

Pengawasan tim intelejen pun akhirnya lebih mengandalkan hasil akhir dari film atau program televisi yang dibuat. Kalau film dianggap menyudutkan kebijakan politik pemerintah, saat tayang kebetulan terlihat oleh salah satu pegawai kantor perwakilan RI di luar negeri, laporannya pasti langsung dikirim ke kantor Kementerian Luar Negeri. Data para pembuat film itu akan dicatat dan jangan harap tim pembuat film itu akan mendapatkan visa syuting ke Indonesia lagi. Masih untung kalau namanya tidak langsung dimasukkan ke daftar cekal kantor Imigrasi.

Saat ini, pada era reformasi yang sudah mencapai presiden ke empat, sikap bermusuhan terhadap film dokumenter yang dianggap menyudutkan atau mempertanyakan kebijakan pemerintah tidak hanya berlaku pada hasil karya pembuat film dokumenter asing saja. Sikap ini juga ditujukan pada pembuat film dokumenter Indonesia sendiri.

Pada saat buku ini ditulis, di penghujung tahun 2011, mereka memang belum ditangkap tapi film mereka tidak diloloskan oleh Lembaga Sensor Film (LSF) sehingga tidak bisa diputar di dalam negeri. Ketika film “Prison and Paradise” diputar di salah satu festival film internasional, pemerintah merasa ‘kecolongan’ dan menuding pembuatan film itu dilakukan secara ilegal.
Kebetulan proses pembuatan film tersebut memakan waktu beberapa tahun dan dilakukan dengan dana pribadi. Jadi memang tidak bisa disamakan dengan pembuatan film dokumenter asing yang datang sudah siap dari segi dana.

Selain itu, sikap pemerintah pada 2011 memang sudah berubah bila kita bandingkan dengan sikap pemerintah pada masa awal reformasi. Perlahan-lahan tapi pasti kita sebenarnya sedang menuju ke titik nol lagi. Jargon demokrasi yang didengung-dengungkan masih sebatas omongan kosong belaka. Arahnya semakin tidak mungkin membuat film yang mengkritik kebijakan pemerintah, menampilkan kelemahan pemerintah atau ketidak-bijakan pemerintah dalam menghadapi suatu golongan tertentu. Film semacam itu sudah semakin sulit untuk dinyatakan lolos sensor oleh LSF.

Kalau hanya untuk lingkungan terbatas, untuk kepentingan LSM, pemerintah masih menutup mata. Tapi kalau untuk ditayangkan kepada publik secara bebas, tetap harus mendapatkan Surat Tanda Lolos Sensor dari LSF. Penolakan film “Prison and Paradise” oleh LSF dalam Festival Film Indonesia tahun 2011 sudah menunjukkan arah kebebasan berkarya di masa depan menyuram kembali.
Dilihat dari UU no 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, isinya banyak sekali mengandung larangan dan sanksi, bahkan menyantumkan pasal terkait ketentuan pidana. Artinya, para pembuat film, mengutip kemarahan Slamet Rahardjo Djarot di Gedung DPR tempo hari, dicurigai sebagai berbakat berbuat tindak kriminal. Kalau pekerja film Indonesia saja dikenakan banyak aturan, larangan dan sanksi, bahkan kemungkinan dipidanakan, apalagi para pembuat film asing yang datang ke Indonesia.

Untuk menjawab pertanyaan kesiapan pemerintah, sejak reformasi bisa dibilang pemerintah sudah siap dan bersikap lebih terbuka terhadap para pembuat film dokumenter asing yang datang ke Indonesia. Khususnya terkait dengan pembuatan film dokumenter flora, fauna ataupun antropologis. Tapi, untuk film dengan tema sosial politik, pemerintah masih bersikap curiga, khususnya dari sudut pandang gabungan dinas intelejen berbagai departemen atau kementerian.

Memang tidak mudah untuk menghapus tradisi ‘curiga terhadap orang asing’ yang sudah dilatih selama masa kekuasaan Soeharto!

Ironinya, dengan UU nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, nasib para pembuat film semakin dicurigai.

1 Komentar »

  1. 10-nya mana ya?

    Komentar oleh Dewi Rainny — Juni 10, 2014 @ 2:10 pm | Balas


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: