Dongengfilm's Blog

September 15, 2012

“as we forgive” (Laura Waters Hinson, 2010) dan “The Act of Killing” (Joshua Oppenheimer, 2012)

Filed under: Resensi Film — dongengfilm @ 5:24 pm

Dapatkah kita memaafkan orang yang cukup dekat dengan kita yang tiba-tiba menjadi bagian dari kaum pembantai dan tiba-tiba secara bergerombol menyerah dan membunuh orangtua, suami bahkan anak-anak kita?

as we forgive” merupakan film dokumenter yang mencoba mengungkapkan pergulatan mereka yang selamat dari pembantaian etnis Tutsi di Rwanda tahun 1994. Film ini mengikuti kehidupan dua korban, Chantale dan Rosaria. Rosaria kehilangan suami dan anak-anaknya, dibunuh oleh tetangganya sendiri, teman sepermainannya di masa kecil. Chantale kehilangan ayahnya yang dibunuh oleh tetangga yang adalah teman dekat sang ayah. Bayangkan!

Para pelaku sudah menjalani hukuman penjara. Mereka masuk penjara setelah dinyatakan bersalah oleh pengadilan rakyat, sebagai bagian dari proses rekonsiliasi pasca pembantaian. Para korban tidak menghakimi pelaku tapi pelaku juga tidak bebas begitu saja dengan alasan korban pemainan elit politik etnis Hutu. Mereka tetap harus mempertanggung-jawabkan pembunuhan yang mereka lakukan. Usai pengadilan rakyat ada sekitar 50 ribu orang yang dipenjarakan. Mereka yang mengaku mengambil bagian dari pembantaian sekitar 800 ribu etnis Tutsi. Perkiraan kasar ekstrimis Hutu yang terlibat dalam pembantaian di seluruh negeri itu berkisar 200 ribu orang.

Pada tahun 2004, 10 tahun kemudian, presiden Rwanda melepaskan sekitar 40 ribu orang pelaku tersebut, mengirim kembali ke desa asal masing-masing sebagai kelanjutan tahap rekonsiliasi. Film yang dibuat pada tahun 2006 ini mengikuti proses tersebut. Kedua perempuan itu dipertemukan oleh pendeta (yang adalah etnis Tutsi) dengan pembunuh anggota keluarga mereka.

Dalam film ini kita lihat bahwa ternyata tidak hanya korban yang tersiksa dalam melanjutkan kehidupan mereka. Para pelaku pun demikian.

Berbeda sekali bila kita membaca resensi film “The Act of Killing” yang menceritakan tentang pembantaian 1965 di Indonesia. Diceritakan bahwa dilakon-ulang oleh para pelaku yang kini sudah menjadi ‘orang penting’.

(Saya sendiri belum menonton film ini).

Sama seperti ketika ekstrimis Hutu membantai etnis Tutsi, Anwar Congo dan teman-teman juga sedang melakukan tugas mulia, menjadi kepanjangan tangan pemerintah berkuasa dan tentara untuk menghabisi musuh negara: anggota PKI dan mereka yang dituding sebagai simpatisan PKI.

Sama seperti yang terjadi di Rwanda 1994, prosesnya pun tidak melalui pengadilan. Kejar… sikaat!

Perbedaannya adalah di Indonesia penguasa tersebut tetap keluar sebagai pemenang, negara adi kuasa (Amerika Serikat dan sekutunya) mendukung pembantaian karena dianggap sebagai bagian dari perang terhadap komunisme di era Perang Dingin, dan Soeharto tetap berkuasa hingga 32 tahun kemudian. Anwar Congo dan kawan-kawannya pun tidak pernah menjadi bagian dari rejim yang bersalah. Sebagai imbalan atas ‘jasa’ mereka terhadap negara (baca: rejim), mereka berkembang menjadi kelompok preman yang kokoh.

Setelah Soeharto jatuh dari singasana, Anwar Congo dan kawan-kawan tetap aman. Kalau mereka diajukan ke pengadilan, bagaimana dengan anggota TNI AD yang juga berpesta pora membantai rakyat saat itu? Berapa banyak ‘pahlawan’ semasa Orde Baru yang harus berbalik status menjadi pembantai rakyat?

Apalagi kenyataan menunjukkan bahwa setelah Reformasi, bisa dibilang hanya keluarga Soeharto yang terpuruk (untuk sementara) dari ajang politik. Kehidupan mereka sendiri aman-aman saja. Soeharto sempat mau diadili tapi karena dasarnya adalah pengadilan setengah hati, maka tidak pernah tuntas. Kematiannya dijadikan alasan kuat untuk menghentikan pengadilan atas dirinya. Begitu pula antek-antek mereka. Bahkan partai yang sempat dinistakan pada awal masa Reformasi, Partai Golkar, tampil kokoh kembali setelah YBS berkuasa.

Kembali ke film “as we forgive“, kalau bangsa Indonesia memang ingin tetap kokoh, film ini patut ditonton oleh para korban maupun pelaku kasus pembantaian massal. Baik terkait politik seperti terjadi di Ambon atau Poso pada awal tahun 2000-an, maupun kasus konflik agama seperti yang terjadi di Sampang (Madura) baru-baru ini. Dan… entah berapa banyak lagi kasus pembantaian lain.

Kasus-kasus yang bisa dianggap semi resmi terkait kebijakan penguasa (untuk menutup isu sesaat atau bagian dari kebijakan pengurangan penduduk?) karena terbukti tidak pernah ada upaya untuk membongkar kasus-kasus itu secara jujur dan utuh.

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: