Dongengfilm's Blog

September 8, 2012

Dongeng Produksi Film (Iklan) Asing di Indonesia – 15

Filed under: Tentang Film — dongengfilm @ 8:00 am

Apakah Pemerintah Republik Indonesia Siap?

Kalau pejabat atau cendekiawan tanggung NKRI pasti langsung menjawab, “Pertanyaan yang sangat bagus.”
Kalau pertanyaan itu diajukan kepada pencerita atau teman-teman lain yang sering menjadi bagian dari production service, tidak bisa langsung menjawab… alias bingung harus menjawab apa.

Dilihat dari perijinan, untuk produksi iklan asing, ijin produksi jelas akan menumpang ijin rumah produksi yang menjadi tuan rumah. Artinya… siap!

Visa Kerja

Bagaimana dengan visa kerja? Sampai dengan lima tahun lalu sering terjadi gerak kucing-kucingan antara rumah produksi setempat dengan pemerintah, tepatnya pihak Imigrasi. Teoritis, berdasarkan peraturan keimigrasian, pekerja asing yang datang dan bekerja di Indonesia harus berkaitan dengan proses alih teknologi.
Jadi, mereka yang datang, bekerja dan dibayar oleh perusahaan Indonesia, bukan datang dan bekerja sesuai keahliannya di Indonesia tanpa proses pengajaran. Setiap jenis perusahaan sudah dibuatkan daftar tenaga kerja asing yang boleh bekerja pada rumah produksi tersebut.

Jumlahnya terbatas sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Artinya, sesuai dengan yang dianggap dibutuhkan di mata imigrasi berdasarkan masukan dari berbagai departemen lain. Untuk bidang film kalau tidak salah hanya ada kategori Sutradara, Produser dan Sinematografer. Tidak ada Penata Artistik, Penata Rias, Penata Cahaya, Grip dan apalagi pemain. Tidak ada kategori-kategori tersebut. Pencerita pernah harus bekerja dengan serombongan kru film yang resminya terdaftar sebagai Sutradara. Satu film dengan lebih dari lima orang Sutradara… ha ha ha…

Artinya, pekerja asing film itu bekerja untuk rumah produksi setempat. Bukan dia yang memberi pekerjaan kepada rumah produksi tersebut. Tidak ada visa diberikan kepada orang yang sebenarnya datang membawa pekerjaan ke Indonesia. Singkat kata, untuk mereka yang datang membawa pekerjaan ke Indonesia untuk jangka waktu singkat belum ada aturannya.

Sebelum Reformasi, masih pada jaman Departemen Penerangan, ada visa yang disebut Visa Kunjungan Sosial Budaya. Mereka bisa mengajukan jenis visa ini untuk bekerja di Indonesia. Tapi, proses pengajuannya lumayan tidak gampang. Apalagi kita kan bicara hal itu terjadi pada jaman Orde Baru dimana penentu pemberian visa adalah mereka yang berkecimpung di dunia intelejen. Di mata mereka, semua yang memegang paspor bukan paspor Republik Indonesia yang mau datang bekerja ke Indonesia adalah mata-mata, detektif alias James Bond 007.

Repotnya lagi, dengan sikap tertutup dari pemerintahan Orde Baru itu, pekerja film disamakan dengan wartawan (audio visual) atau pembuat film dokumenter politik. Ijinnya sangat sulit. Kalaupun akhirnya dapat, pekerja film disamakan dengan penari atau penyanyi asing yang datang manggung di Indonesia, masuk kategori pekerja seni atau budaya.

(Kecurigaan semacam itu sebetulnya masih berlaku sampai sekarang tapi tertutup manis oleh aneke jargon demokrasi dan keterbukaan. Namun prakteknya setiap visa pasti harus melalui proses screening intelejen.)
Lima tahun terakhir, dengan kebebasan yang memang kebablasan di Era Reformasi ini, urusan visa untuk pekerja asing jangka pendek sudah bisa diatasi.

Catat, bisa diatasi… oleh rumah-rumah produksi yang suka memakai tenaga asing ataupun mengerjakan job production service.

Permasalahan utama untuk produksi iklan asing yang mau syuting di Indonesia adalah keputusan akan kedatangan mereka dan waktu mulai persiapan untuk syuting biasanya sudah sangat pendek. Keputusan tergantung dari persetujuan klien yang seringkali tidak memberi ruang gerak dilihat dari tenggat waktu tayang. Kadang sulit untuk melakukan proses pengajuan visa secara biasa.

Dengan ‘keterbukaan’ gaya Reformasi, sekarang sudah ada penjual jasa yang bisa menguruskan visa kerja dalam waktu cepat. Biro jasa membantu proses pemotongan jalur birokrasi yang ada. Dan dengan angka tertentu visa malah bisa selesai dalam waktu satu hari. Tenaga asing bisa mengambilnya di perwakilan Indonesia di negaranya masing-masing, terbang ke Jakarta, kemudian menyelesaikan proses sidik jari, foto dan lain-lain di kantor Imigrasi tergantung dimana rumah produksi itu berkedudukan.

Kalau itu yang dimaksud dengan “siap” maka pencerita bisa bilang bahwa pemerintah Republik Indonesia dengan perangkat UU Keimigrasian yang ada sekarang, sebenarnya belum siap. Tetapi ada warga Indonesia yang siap membantu mencarikan celah di antara ketidak-siapan pemerintah agar pekerja asing tetap bisa masuk dan bekerja secara legal.

Selain visa kerja bagi mereka yang memang digaji oleh rumah produksi Indonesia, sudah ada juga visa (ceritanya) kerja untuk sebuah perusahaan dalam negeri karena ijin syuting memakai ijin syuting rumah produksi tersebut. Padahal, tim asing inilah yang membawa pekerjaan itu ke Indonesia. Artinya, yang menggaji adalah pihak asing…

Unsur Pendukung

Selain ijin kerja dan visa, ada banyak unsur pendukung yang harusnya disediakan atau sudah tersedia oleh pemerintah. Misalnya penginapan. Mungkin hanya ibukota provinsi yang memiliki fasilitas penginapan sesuai dengan standard kru asing tingkat dunia. Atau daerah-daerah kunjungan wisata seperti Bali, Lombok, Tana Toraja, Danau Toba, Tanjung Lesung dan seterusnya. Di sini kita bicara hotel bintang empat ke atas atau resort kelas tertentu.

Komunikasi sudah bisa dibilang siap. Jaringan telepon selular dan internet sudah lumayan terjangkau hingga ke pelosok negeri. Dalam hal ini perusahaan swasta berkembang pesat karena melihat celah kesempatan mengangguk banyak keuntungan di bidang komunikasi. Kalaupun ada daerah yang tidak terjangkau oleh provider, daerah itu biasanya memang di pedalaman. Untuk itu sudah ada fasilitas telepon satelit.

Perhubungan udara juga bisa dibilang banyak pilihan. Berbeda dengan masa Orde Baru. Meski dalam praktek masih ada daerah-daerah yang tidak memiliki pesawat dengan jadwal beberapa kali setiap hari, namun rata-rata ibukota provinsi sudah memiliki pilihan perusahaan penerbangan.

Yang masih masalah adalah perhubungan darat. Untuk prasarana pendukung yang satu ini memang agak sulit untuk dibahas. Pasalnya, jangankan terkait kepentingan syuting iklan, untuk kebutuhan rakyat sendiri pemerintah kewalahan sampai di banyak daerah tak perduli lagi! Jangankan di daerah, dimana ada jalan yang memang mulus di ibukota negara?

Setiap kali mendengar keluhan soal macet, lebar jalan, kondisi kemulusan jalan dan sebagainya itu, pencerita biasanya hanya jawab, “If the government doesn’t really care about their own people’s need, do you expect them to listen if I tell them that we need them to fix the road for (TVC) shooting purposes?

Jadi, apa jawaban atas pertanyaan yang menjadi judul bab ini?

Khusus untuk syuting iklan, pemerintah Republik Indonesia belum siap tapi ada elemen masyarakat yang siap mendukung tim asing untuk menyiasati peraturan bila ada film ingin syuting di Indonesia.
Selain itu, pihak swasta juga membantu dalam pengadaan sarana dan prasarana pendukung syuting sejalan dengan realita keinginan untuk maju tapi menyadari ketidak-becusan pemerintah terkait dengan pengadaan prasaran dan sarana tersebut.

Bagaimana dengan film dokumenter dan film cerita?

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: