Dongengfilm's Blog

Februari 23, 2014

Eksperimen Penguasa Alam Semesta

Filed under: Tak Berkategori — dongengfilm @ 5:19 pm

Menonton film “In The Land of Blood and Honey” (Angelina Jolie, 2011) yang berkisah tentang Perang Bosnia.

Kembali sebagai manusia kita menjadi bingung. Agama menjadi sumber kebencian antar anak bangsa. Agama yang berkuasa akan membantai warga yang berbeda agama. Setalah Perang Dunia II hal ini terutama terjadi di antara agama Samawi.

Sebelum kehadiran agama Samawi yang mendunia, kita bisa baca dalam sejarah bahwa pertikaian antara pengikut agama Hindu dan Buddha pun tidak kalah dahsyat dan berdarah dibandingkan dengan pertikaian antara pengikut agama Islam dan agama Nasrani.

Dulu, entah kapan, ketika Penguasa Alam Semesta memutuskan untuk menurunkan agama Samawi di kawasan Timur Tengan, mungkin… sekali lagi… mungkin… Ia tergerak untuk mendamaikan kehidupan berbagai suku bangsa di sana yang pada umumnya berdarah panas dan ringan pedang itu.

Seperti halnya juga agama Hindu dan Buddha lahir di India… yang juga adalah bangsa yang berdarah panas dan ringan pedang. Mungkin ini adalah bagian dari proses pencitptaan manusia, trial and error dari eksperimen Penguasa Alam Semesta.

Kembali ke pertikaian antara pengikut agama Samawi, permusuhan antara keturunan Abraham atau Ibrahim ternyata berlanjut sampai sekarang.

Gilanya lagi, permusuhan kemudian menyebar ke seluruh dunia, menghinggapi manusia-manusia bukan keturunan bangsa Arab maupun Yahudi. Ajaran kebaikan dan menjalankan hidup sesuai ajaran agama masing-masing secara tersirat mengandung ajaran kebencian antar agama yang tertanam di antara pengikut agama Samawi.

Kebencian yang kemudian dimanipulasi habis-habisan untuk kepentingan politik golongan tertentu di seluruh dunia. Di Indonesia hal itu jelas tercatat sejarah dalam pertikain agama yang terjadi di Maluku pada awal milenium 2000.

Kalau dikaji kembali dari sudut sejarah, kebencian antar pengikut agama Samawi itu menguar tajam setelah Perang Dunia II. Setelah negara-negara Sekutu menyetujui pemindahan bangsa Yahudi dari negara mereka ke Israel… yang oleh bangsa Yahudi dipercaya sebagai ‘tanah perjanjian’. Hitler dan Nazi dikalahkan, keturunan Yahudi yang dipersatukan oleh Hitler dibuang ke Timur Tengah.

Keputusan politik yang tidak bertanggung-jawab dari pimpinan negara-negara Sekutu ini membuat kawasan Timur Tengah menjadi kawasan yang terus bergolak.

Isu perebutan tanah pun bercampur dengan sentimen keagamaan karena kebetulan bangsa Yahudi menganut agama yang adalah akar dari agama Samawi. Lebih gila lagi, dengan penafsiran baru, pertikaian berkembang menjadi benturan antara pengikut agama Nasrani melawan pengikut agama Islam. Padahal, kalau dilihat dari sejarahnya, agama Yahudi pun memusuhi agama Kristen.

Kedekatan Israel dengan bangsa Sekutu yang mayoritas beragama Kristen menjadi dasar perkembangan tersebut. Apalagi dalam berbagai pertikaian di kawasan Timur Tengah tersebut Amerika Serikat yang selalu berpihak pada Israel. Konon hal ini disebabkan karena penguasa sebenarnya di negara pengacau dunia itu adalah mereka yang masih berdarah Yahudi.

Sebentar lagi warganegara Indonesia akan mengikuti pemilihan umum. Sentimen antar agama itu sudah dihembuskan kuat dalam beberapa tahun terakhir ini. Pendidikan yang tampaknya memang dirancang oleh penguasa untuk kepentingan penguasa… rakyat bodoh logika bisa dibilang adalah rakyat yang sesuai dengan kepentingan penguasa… sejak rejim Soeharto berkuasa.

Orang bodoh logika biasanya paling mudah disulut rasa kebenciannya. Penguasa yang memang tidak berniat memajukan rakyat dan negara akan memanfaatkan kebodohan logika dengan mengadu domba rakyat sehingga mereka bisa menancapkan cakar kekuasaannya.

Mudah-mudahan di Indonesia persentasi rakyat cerdas logika masih lebih banyak daripada yang bodoh logika. Pertikaian seperti yang terjadi di Kepulauan Maluku satu dekade lalu tidak perlu terulang kembali dalam Pemilu 2014. Apalagi rakyat kali ini harus terpaksa memilih calon yang mendingan di antara yang buruk, rakus dan hanya mementingkan diri sendiri itu. Rugi bandar kalau harus berkelahi satu sama lain hanya untuk calon-calon yang tidak berbobot negarawan tersebut.

Setelah mengamuk selama hampir satu dekade melalui berbagai bencana, semoga Penguasa Alam Semesta tidak bermaksud memanen buah eksperimen kecilNya di bumi nusantara pada tahun 2014.

Indonesia tidak perlu menjadi seperti Bosnia. Tidak perlu juga menjadi seperti Rwanda ataupun Kampuchea.

Februari 11, 2014

Surat Terbuka Untuk Para Produser Maling Stasiun TV.

Filed under: Tak Berkategori — dongengfilm @ 7:06 am

Para produser maling sekalian…

Belum lama ini saya melihat footage film “Student Movement in Indonesia” ditampilkan cuplikannya di program infotainment “Seleb Expose” di Trans 7 pada Minggu, 02 Februari 2014 sore. Catatannya: Courtesy http://www.youtube.com.

Ketika status tersebut dibaca rekan se-FB, salah seorang teman mengingatkan saya bahwa iklan Partai Nasdem juga memakai footage iklan Gudang Garam Lebaran 1998 yang disutradarai oleh Garin Nugroho, saya selaku produser, dan Netracom Film sebagai rumah produksinya.

Mendengar cerita teman itu, langsung saya tongkrongin tuh Metro TV. Dan… benar saja! Footage dari iklan Gudang Garam itu tampil cling, cemerlang karena disyut dengan seluloid. Berbeda dengan footage lain yang mungkin disyut dengan kamera Video 8.

Saya tulis lagi kasus itu di status akun FB saya. Setelah berbagai komentar akhirnya dapat berita dari pelaku bahwa cuplikan itu atas seijin Garin karena kebetulan yang membuat iklan tersebut adalah krunya. Saya tidak tahu apakah seijin klien maupun rumah produksi. Saya juga tidak tahu apakah Partai Nasdem sadar bahwa cuplikan itu diambil dari iklan perusahaan rokok.

Selagi obrol dengan teman-teman tentang kasus iklan Partai Nasdem tersebut, salah seorang teman menceritakan bahwa minggu lalu ia melihat cuplikan footage film “Student Movement in Indonesia” tampil dalam acara terkait pesan ‘melawan lupa’ di Metro TV dengan catatan: Courtesy “Student Movement in Indonesia.”

Para produser maling sekalian…

Film “Student Movement in Indonesia” memang saya relakan untuk tayang di banyak website karena sifatnya mengingatkan bangsa akan kekejaman aparat bersenjata di NKRI yang bernyali besar terhadap rakyat sendiri (yang tak bersenjata) tapi melempem dalam menjaga integritas bangsa dan negara dari intervensi asing.

Selama sifatnya pemberitaan, ya tidak apa-apa untuk dikutip tayang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tapi kalau untuk menjadi bagian dari sebuah program, bukan siaran berita, yang tentunya melibatkan pemasangan iklan atau untuk vested interest sekelompok orang (biasanya sih kepentingan para politisi pembohong), ada kode etik dimana produser program harus menghubungi pemilik footage. Itu pun tidak selalu berarti akan melibatkan uang.

Paling tidak produser program melakukan tindak sebenarnya sehingga ia layak mencantumkan kata ‘courtesy’… yaitu menghubungi pemilik film terlebih dahulu… kulo nuwun dulu… Pemilik film punya hak untuk menolak kalau program tersebut tidak sesuai dengan prinsip atau hati nuraninya.

Soal pencantuman nama, apakah itu judul film atau pembuat, itu juga keputusan si pembuat film dan/atau pemilik footage, ketika ia dihubungi (dan memang mengijinkan).

Betul kan, njing?

Kalau terkait saya, ijin diberikan tergantung mood dan pandangan saya saya terhadap program itu. Kalau program merupakan bagian dari propaganda orang atau partai, pasti harus bayar. Kalau masuk program yang beriklan, selayaknya harus bayar.

Produser yang biasanya menghubungi saya umumnya karena tidak memiliki footage itu sendiri atau copy filmnya. Mereka basa-basi menghubungi saya, minta ijin, pinjam copy film untuk kemudian TIDAK mengembalikannya. Termasuk pengelola acara film di Bentara Budaya yang menjadi bagian dari KOMPAS grup yang terkenal itu. Mereka pernah meminjam copy film “Student Movement in Indonesia” untuk acara road show pemutaran film di berbagai kota, gratis, dan copy film tidak kembali… mental maling memang meratalah di negeri ini.

Sebenarnya ada banyak film bahkan film cerita yang memasang cuplikan film tersebut secara gratis. Biasanya pertama karena tidak punya copy film. Kedua karena sadar sedang produksi film komersial. Ketika obrol, si produser praktis mengemis dan bilang bahwa filmnya itu tidak ada budget. Misalnya film “Habibie & Ainun”… ha ha ha… awalnya mereka miskin kok.

Dulu pernah ada program di salah satu stasiun televisi yang terkait dengan cita-cita menjadikan negara ini negara yang “bersih”. Karena memasang footage tanpa ijin padahal bercita-cita bersih, mereka pun harus berhubungan langsung dengan pemilik footage dan kena denda harus bayar ke si pemilik. Kebetulan pemilik footage bukan saya.

Para produser maling sekalian,

Yang tidak Anda sadari, atau tepatnya mungkin tidak mau tahu, adalah ada footage dalam film “Student Movement in Indonesia” yang saya dapat dari teman-teman itu adalah hanya untuk masuk dalam film tersebut. Bukan berarti saya punya hak untuk memberi ijin dipakai dalam film lain apalagi dijarah begitu saja.

Setiap kali ada pembuat film yang bertanya kepada saya, kalau memang menyangkut footage milik orang lain yang ada dalam “Student Movement in Indonesia”, selalu saya arahkan untuk menghubungi langsung kepada yang bersangkutan.

Bahwa ada produser program televisi yang merupakan bagian dari sebuah stasiun televisi tapi ternyata tidak memiliki akses ke footage terkait peralihan pemerintahan Soeharto 1998, ya salah sendiri bergabung pada sebuah stasiun televisi yang memiliki departemen pemberitaan yang pelit atau tidak memiliki data base yang benar sehingga sulit mencari arsip footage belasan tahun yang lalu.

Lebih apes lagi kalau stasiun televisi itu ternyata berdiri setelah tahun 1998. Mereka tampaknya terlahir untuk mencuri footage sejarah dengan catatan andalan… Courtesy: (website). Dari itu saja, yang memperoleh akreditasi kerja adalah website-nya. Bukan si pembuat film atau judul film itu sendiri.

Artinya, kalau berdiri pasca masa sebuah peristiwa itu tidak berarti bahwa mereka langsung sah untuk mencuri footage dari milik orang lain. Apalagi kalau para pembuat filmnya masih ada. Tidak berarti sah mencuri, sah menyandang predikat produser maling, hanya dengan mencantumkan istilah “courtesy”.

Istilah ‘courtesy’ ini, kalau dilihat dari akar katanya, mengacu pada adanya proses permintaan ijin sebelum memakai. Mengacu pada isitilah “kulo nuwun”.

Bukan main habek aje, njing…

Catatan:
Tolong disebar-luaskan agar terbaca oleh para produser maling dan mendorong mereka untuk sedikit belajar etika dalam memakai footage milik para pembuat film.

Oktober 20, 2013

Filed under: Tak Berkategori — dongengfilm @ 11:32 am
Memorial HM Soeharto
By Tino Berceloteh

Ternyata berita kecil di HU Kompas minggu setelah tanggal 8 Juni 2013 benar adanya. Sebuah museum baru telah diresmikan: Memorial Jenderal HM Soeharto. Lokasinya di desa Kemusuk, Bantul, Jogjakarta.

Di dalam museum yang tertata sangat apik ini kita tidak hanya melihat bangunan dengan mutu berkelas (kalau kita bandingkan dengan banyak bangunan museum di daerah yang bisa dibilang ala kadarnya itu), tapi juga riwayat perjalanan hidup HM Soeharto. Jenderal besar TNI AD yang berbintang lima.

Tentu saja penekanannya adalah titik balik dimana kariernya meroket: Peristiwa G30S 1965. Seperti halnya Monumen di Lubang Buaya yang tidak juga kunjung dibongkar meski sudah banyak data yang meragukan cerita versi Orde Baru, di Memorial HM Soeharto ini pengunjung kembali disuguhkan diorama terkait dengan penggalian para jenderal Pahlawan Revolusi tersebut.

Terlepas dari banyaknya buku yang menuliskan data baru berupa kesaksian para korban 1965, isi museum ini tetap berlenggang teguh dengan sejarah versi Orde Baru yang didengungkan selama 32 tahun masa kekuasaan Soeharto.

Beberapa hari lalu museum ini dikunjungi oleh Presiden SBY sebagai bagian dari rangkaian kunjungannya di Provinsi DIY Yogyakarta. Artinya, Presiden dengan tegas mengamini keberadaan museum yang mulai dibangun Oktober 2012 dan diresmikan pada 8 Juni 2013 ini. Dengan kata lain, sebagai presiden, SBY membenarkan semua data yang ada di museum tersebut, termasuk pemakaian istilah G30S/PKI yang setelah pasca Reformasi 1998 diubah menjadi G30S karena banyaknya polemik terkait dengan peran PKI dalam “kudeta” tersebut.

Sampai saat ini peran Reformasi 1998 tidak pernah dibahas secara khusus dalam pelajaran di sekolah. Bahkan pelajaran sejarah bangsa sendiri bisa dibilang sudah diminimalkan sejak pasca Reformasi. Mungkin karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri kewalahan untuk menetapkan versi sejarah yang benar.

Sejarah bangsa sejak merdeka pada 17 Agustus 2013 sudah sejak awal dibengkok-bengkokkan oleh para penguasa. Apalagi di jaman Orde Baru yang berusaha menonjolkan peran TNI AD sebagai elemen yang paling berharga dalam kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Jepang dan upaya Belanda untuk kembali menjajah Indonesia.

Sebuah koreksi pernah dilontarkan oleh Presiden Gus Dur terkait dengan Peristiwa G30S tapi itupun dengan cepat diredam oleh para pelaku gerakan yang sebenarnya. Pelaku yang gatal-gatal dan takut kalau kebenaran terungkap secara utuh. Kebenaran yang akan mempertanyakan legitimasi kekuasaan mereka selama 32 tahun (dan tentu saja masih sampai sekarang). Dan kalau legitimasi itu dipertanyakan, apa hak mereka untuk seenaknya memperlakukan Indonesia dan bumi nusantara sebagai milik mereka?

Satu hal yang pasti adalah keberadaan museum dan isinya sejarah versi Soeharto yang sudah diamini oleh Presiden SBY ini harus segera disikapi oleh para sejarawan nasional. Mereka harus bergerak lebih cepat dalam menguak dan menulis sejarah versi sejarawan. Kebenaran sejarah itu sendiri. Bukan mendiamkan sehingga 50 tahun yang akan datang rakyat justru melihat sejarah yang dimonumenkan oleh Monumen Lubang Buaya maupuan Memorial HM Soeharto ini adalah sejarah yang benar terkait dengan Peristiwa G30S.

Gambar

Oktober 10, 2013

Filed under: Umum — dongengfilm @ 5:02 am

Selamat Kamis pagi.

Satu per satu KPK melucuti mafia perangkat dan pejabat hukum yang memperdagangkan hukum untuk kepentingan pribadi mereka.

(Pribadi di sini tolong diartikan sebagai kata jamak. Bukan mengacu pada individu tapi tetap saja dibagikan secara berjamaah di antara mereka, untuk kekayaan sendiri, bukan masuk ke kas negara.)

Satu per satu para pejabat sipil diungkap kejahatan mereka. Mereka tak lain tak bukan adalah kumpulan maling berbaju sopan, rajin tampil berahlak dan menonjolkan diri sebagai warga beragama.

Tapi tentu saja sebagai rakyat kita tak boleh terkecoh. Banca’an berjamaah atas uang rakyat juga terjadi di kalangan Polri maupun TNI. Hanya saja pembuktiannya lebih sulit karena akses mendapatkan data dari kedua lembaga ini jauh lebih sulit. Mereka lebih kompak dan tertutup dalam menerapkan asas pemerataan hasil palak, barang curian dan jarahan yang mereka peroleh.

Korupsi di kalangan sipil maupun bersenjata sudah ada dan terjadi sejak jaman dulu kala. Jangan kita mau dikelabui dengan teori bahwa pemerintahan sipil di era Reformasi lebih bobrok dari pemerintahan di jaman Orde Lama apalagi pemerintahan (militer berkulit sipil) Orde Baru. Kalau mau ada teori sipil militer, tetaplah ingat bahwa Soeharto berasal dari TNI AD (32 tahun berkuasa) dan YBS juga sama. Justru kita harus kritis melihat kenyataan bahwa dalam 10 tahun pemerintahan YBS (yang berasal dari TNI AD) kok banyak sekali pejabat sipil yang terbongkar sebagai pelaku korupsi? Sebelumnya bersembunyi dimana mereka?

Di satu pihak itu bukti keterbukaan akses informasi di era reformasi, kemajuan teknologi pengaksesan itu sendiri, dan sekaligus adanya keleluasaan bagi tim seperti KPK dalam melakukan penyidikan. Hal itu tidak mungkin terjadi pada era Orde Baru.

Di lain pihak kita justru bertanya, kebobrokan Polri terungkap, para penjaga hukum sipil dikuliti, tapi kok TNI sejauh ini tampaknya bersih sebersih-bersihnya?

Apa iya?

Apakah ada gerakan penggembosan kredibiltas para penyelengara negara demokrasi berasaskan masyarakat sipil (civil society)?

Tantangan kita dalam menentukan pilihan 2014 nanti semakin berat!

Jakarta, 10 Oktober 2013

Filed under: Tentang Film — dongengfilm @ 5:01 am

Terpujilah namamu wahai BB…
Dengan keberadaanmu kami bisa ikuti perkembang sebuah syuting…
Tidak hanya para pemain, kostum maupun set…
Bahkan adegan pun sudah bisa kami intip…
Beberapa saat setelah disyut, jauh sebelum sampai di meja editing.

Semoga keberadaanmu dikekalkan adanya…
Dicanggihkanlah fitur-fiturmu…
Berilah kami kesempatan untuk menyunting gambar-gambar itu…
Agar kami bisa membuat film versi kami sendiri…
Menyebar informasi menurut tafsir kami sendiri…
Meskipun itu film orang lain…

Amin.

Filed under: Tentang Film — dongengfilm @ 5:00 am

Mata diajak melihat kehidupan masyarakat di pulau terpencil di Aceh sana, ke pedesaan di daerah Pati (Jawa Tengah), ke cagar alam Meru Betiri (Jawa Timur), ke desa di kabupaten Pontianak dan akhirnya ke Ambon di Kepulauan Maluku.

Karya yang tampil di ajang Eagle Awards 2013 ini, lagi-lagi, menampilkan impotensi peran pemerintah dalam mengelola negara, apalagi memajukan rakyat. Kalaupun ada peran pemerintah yang dirasakan oleh rakyat maka perannya adalah memberi ijin kepada pemodal untuk berusaha di pedesaan tanpa memperdulikan pelestarian alam apalagi membina masyarakat agar bisa mandiri.

Di Kalimantan Barat kesuksesan pemerintah dalam mengecewakan rakyat, keberhasilan pemerintah dalam menghentikan pembangunan untuk prasarana jalan mendorong generasi muda suku Dayak merelakan tanah adat mereka untuk dijual ke pemodal perkebunan kelapa sawit. Mereka terbius oleh tawaran ‘kemajuan’ yang sebetulnya adalah pemenuhan fasilitas untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Di banyak negara hal itu biasanya dipenuhi oleh pemerintah.

Di Ambon upaya rekonsiliasi penyembuhan trauma perang agama yang lalu (1999-2002) diprakarsai oleh rakyat sendiri. Pemerintah tidak pernah berusaha mengungkap dalang kerusuhan yang pastinya tidak menetap di Maluku tapi di Jakarta. Bagaimana ada rekonsiliasi kalau biang keroknya tidak mau diungkap? Upaya rakyat patut dihargai meski hasilnya belum meluas ke seluruh wilayah Maluku.

Intinya, semakin kita bercerita mengenai kehidupan di pelosok, semakin kita sadar bahwa pengelola negara ini memang tidak becus sama sekali. Dari tingkat rendah hingga yang tertinggi.

Akibatnya peran negara hanya bisa ditampilkan dengan kehadiran bendera merah putih. Hanya bendera yang mewakili kehadiran pengelola negara. Bendera yang mewakili sebuah pemerintahan tapi kehadirannya tidak membawa manfaat bagi rakyat.

Apa bedanya dengan kehadiran bendera merah putih biru di Hindia Belanda pada jaman penjajahan Belanda dulu?

Filed under: Umum — dongengfilm @ 5:00 am

Nongkrong di Plaza Indonesia menunggu acara Eagle Awards. Begitu banyak wajah-wajah sopan, kebapakan, keibuan, sopan dan apik dalam berbusana. Sejuk melihat mereka.

Tiba-tiba terbersit di benak: Siapa di antara mereka akan akan menjadi hot news dalam waktu dekat?

Tidak mau berprasangka buruk tapi memang terlalu banyak sosok jenis ini yang menjadi berita…tahunan menjadi sosok protagonis tiba-tiba ketahuan ternyata sosok antagonis sejati… he he he…

Filed under: Umum — dongengfilm @ 4:59 am

Di banyak daerah di seluruh negeri, selama beberapa tahun ini, aparat keamanan di-impoten-kan oleh ulah ormas seperti FPI dan sejenisnya. Mereka bisa seenaknya meneror masyarakat, terlepas apa agama warga yang diteror, seakan mereka paling suci. Dalam meneror (yang aslinya sih menguasai lapak untuk palak sebagai sumber pemasukan) mereka tidak pernah mengindahkan apalagi takut pada peraturan dan undang-undang.

Di provinsi Banten, sistem kenegaraan diacak-acak oleh satu keluarga jawara. Praktis tidak ada pejabat ataupun aparat keamanan yang berani melawan apalagi meredam ulah mereka dalam menguasai berbagai jabatan. Jabatan yang memberi akses bagi mereka untuk menumpuk kekayaan.

Kalau setelah penerapan otonomi daerah sebenarnya masih ada 5 elemen yang dikendalikan oleh pusat (kebijakan politik hubungan luar negeri, pertahanan & keamanan, pajak, agama, fiskal & moneter) kenapa kedua hal tersebut di atas masih terjadi?

Masih adakah sistem tata kenegaraan dalam mengelola negara selain sekedar upaya pencitraan ketika berhubungan dengan bangsa lain?

Jelas jawabannya adalah TIDAK ADA.

September 23, 2013

Filed under: Tak Berkategori — dongengfilm @ 2:01 pm
Ah, sudah hari Senin lagi. Entah Senin ke berapa selama Orde Reformasi yang kita tahu kita tidak perlu berharap berita baik dari kebijakan (baru) apapun yang dibuat pemerintah.

Tadi malam saya obrol dengan seorang teman. Mulai dari motor murah, mobil murah sampai tiket pesawat murah. Semua murah.

Harga motor murah. Sebenarnya terkesan murah karena bisa ambil kredit tanpa DP besar. Akibatnya: jalanan penuh sesak dengan motor dan kendaraan umum keteteran, bahkan bangkrut. Bukti nyata bisa kita lihat di Bali. Produsen tetap untung karena kredit selalu identik dengan bunga.

Mobil murah yang sedang digembar-gembor kaum tolol sebenarnya hanya tipu dagang. Pemerintah yang menipu dan ditipu oleh produsen yang mendapat banyak pengurangan pajak. Rakyat ya ditipu produsen dan pejabat yang mengambil keuntungan dari kebijakan baru itu. Pejabat bukan mendapat keuntungan tapi mengambil keuntungan karena memang sudah diperhitungkan dari awal.

Harga mobil pada dasarnya jauh lebih tinggi dibandingkan di banyak negara lain karena beban pajak. Begitu pemerintah mengurangi beban pajak, otomatis terasa murah oleh konsumen. Produsen sih untung-untung saja.

Akibatnya sudah bisa ditebak. Jalanan semakin macet, tidak hanya di Jakarta. Jalan Jakarta sih paling-paling lebih sering jadi tempat parkir seperti sudah seringkali terjadi juga. Apalagi jalan tol yang semakin tidak jelas dibayar karena bebas hambatan atau lebih mulus (sedikit) dari jalan raya bukan tol.

Selain itu, sama seperti akibat motor yang membanyak, mobil murah juga pasti akan menghantam bisnis transportasi umum. Jenis transportasi yang tidak pernah diperbaiki pelayanannya dengan sepenuh hati oleh pengusaha apalagi pemerintah.

Ada banyak suara sumbang tentang rencana mobil murah karena rakyat tidak tolol. Namun pejabat berwenang yang cuma bisa tolol dan rakus tentu saja tidak bisa memahami protes rakyat.

Tiket pesawat juga banyak yang murah. Kadang terasa tidak masuk akal. Tapi harga murah itu disepadankan oleh perusahaan pernerbangan seperti Lion Air dengan pelayanan seenak jidat mereka. Jadwal bisa terlambat seenaknya. Penumpang kalau perlu ditinggal terbang.

Akibat persaingan harga tiket pesawat murah adalah matinya transportasi antar kota, antar pulau… baik transportasi darat maupun laut. Kalau mereka mati, bayangkan bagaimana perusahaan penerbangan semakin bisa seenaknya memasang tarif kelak? Hal yang sekarang pun sudah kita lihat dan rasakan pada saat liburan nasional, akhir pekan atau liburan keagamaan.

Pada suatu saat rakyat sudah tidak punya pilihan untuk jenis angkutan jarak jauh selain pesawat.

Kebijakan harga-harga murah tanpa pikir panjang hanya bisa dikeluarkan oleh para pengambil keputusan yang tolol dan tentu saja murahan. Murah dibeli oleh mereka yang berkepentingan. Pendidikan tinggi jelas tidak menjamin ketahanan harga diri ataupun jiwa intelektual sesorang.

Tolol tetap tolol. Murahan tetap murahan.

Selamat hari Senin.

September 20, 2013

Filed under: Tak Berkategori — dongengfilm @ 12:50 pm

Saya bingung dan was-was.

Bingung mengikuti berita tentang perseteruan antara Yayasan BK dengan Multivision terkait pembuatan film BK yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo Anugroho.

Satu rentetan pertanyaan yang terbersit adalah BK begitu banyak meninggalkan ajaran tentang kehidupan bernegara tapi apa yang kira-kira diajarkan oleh BK kepada anak-anaknya semasa masih hidup tentang dirinya yang sudah sejak lama menjadi milik bangsa? Bahwa seorang BK sudah sejak muda sudah menjadi milik umum dan bukan milik keluarga…

Pernah nggak ya BK mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa salah satu bagian dari tanggung-jawab dirinya sebagai milik bangsa adalah setiap anak bangsa punya hak untuk menafsirkan siapa dirinya? Menafsirkan apa sebenarnya perannya dalam proses perjuangan kemerdekaan? Setiap anak bangsa mempunyai hak yang sama untuk menilai keberhasilan dan kegagalannya?

Meskipun anak bangsa itu sendiri tidak pernah berkenalan dengan seorang BK semasa hidupnya!

Kalau sekarang kabarnya akan ada somasi yang antara lain disebabkan oleh pemilihan pemain yang dianggap tidak cocok untuk menjadi seorang BK… terlepas dari hak mutlak seorang sutradara dalam memilih pemain yang paling tepat sesuai dengan visinya atas skenario yang akan diproduksi… kenapa keluarga BK tidak pernah mensomasi Soeharto yang selama 32 tahun dengan semena-mena mengajarkan kepada anak bangsa berbagai ketidak-benaran sejarah perjuangan terkait peran BK itu sendiri?

Kenapa keluarga BK membiarkan Soeharto dan kroninya membesarkan peran tentara dalam perjuangan kemerdekaan sambil mengecilkan peran sipil yang tidak kalah pengorbanannya dalam perjuangan kemerdekaan… kalau kita tidak boleh bilang mungkin lebih besar pengorbanan rakyat daripada pengorbanan tentara pada waktu itu?

Kalau keluarga memang tidak rela dan tidak mengakui hak anak bangsa atas pahlawan nasionalnya, hak anak bangsa untuk menafsirkan sejarah dan tokoh-tokoh bangsanya, kenapa tidak menuntut pemerintah yang telah menjadikan BK sebagai milik bangsa? Kenapa tidak menuntut pemerintah untuk mencabut kembali gelar Sang Proklamator dan mengembalikan BK sebagai milik eksklusif keluarga besar BK?

Intinya sih, di satu bingung aja melihat sikap Yayasan BK terhadap filmĀ  tersebut. Di lain pihak, meski saya mengakui hak kreatif seorang sutradara, saya tetap was-was seandainya ada produk konsumen baru yang tiba-tiba muncul dalam film tersebut.

“Kenekatan” itu sudah terjadi dalam beberapa film tentang tokoh sejarah sebelumnya. Akankah seorang Hanung konsisten dalam patuh pada paksaan produser?

Halaman Berikutnya »

The Rubric Theme. Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 2.039 pengikut lainnya.